PERATURAN MENTERI KEUANGAN - PMK 81 TAHUN 2024

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia. Melalui aturan ini, pemerintah bertujuan untuk memodernisasi proses administrasi pajak dengan memanfaatkan teknologi, memperbaiki regulasi, dan mengoptimalkan basis data.

Pokok-Pokok Pengaturan dalam PMK 81/2024

1. Pendaftaran Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak
   PMK ini mengatur tata cara pendaftaran wajib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP), dan pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan peraturan yang lebih jelas, pemerintah berharap wajib pajak dapat lebih mudah dan cepat melakukan proses administrasi.

2. Pembayaran dan Pengembalian Pajak
   Diatur prosedur pembayaran, penyetoran, dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Salah satu fokus utama adalah pemberian imbalan bunga bagi wajib pajak yang mengalami kelebihan pembayaran. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan kepatuhan sekaligus memberikan kepastian hukum.

3. Pelaporan Pajak
   Wajib pajak diharuskan melaporkan kewajiban pajak mereka melalui surat pemberitahuan (SPT) dalam bentuk digital. PMK ini juga mencakup aturan pelaporan dan pengecualian pajak penghasilan atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan.

4. Pengaturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak
   PMK ini juga memberikan pedoman pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan lainnya yang diperoleh kontraktor, pembayaran atas penyerahan barang, dan berbagai jenis transaksi usaha lainnya.

5. Pengawasan Perdagangan Elektronik
   Mengingat semakin berkembangnya perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce), PMK 81/2024 mencakup aturan terkait PPN atas jasa kena pajak dan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar negeri.

6. Fasilitas dan Keringanan Pajak
   Diberikan beberapa keringanan pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu, industri padat karya, serta kegiatan penelitian dan pengembangan. Fasilitas ini dimaksudkan untuk mendorong investasi dan kegiatan ekonomi dalam negeri.

Dampak dan Manfaat

Implementasi PMK 81/2024 diharapkan akan mempermudah administrasi perpajakan, mendorong wajib pajak untuk patuh secara sukarela, dan menciptakan transparansi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Melalui sistem berbasis teknologi dan regulasi yang jelas, pemerintah berharap penerimaan pajak dapat meningkat dan mendukung pembangunan ekonomi.

Peraturan ini juga memberikan contoh format dokumen, tata cara pengajuan permohonan, serta pedoman pengisian yang dapat memandu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dengan lebih tepat.

-----------------------------------------
Website : www.hhhconsultant.com
Follow Instagram :
• HHH CONSULTANT
• HIJRAH HAFIDUDDIN

#PMK812024 #pmk81 #KonsultanPajakBogor #pajak #peraturanmentrikeuangan #peraturanperpajakan #kkphijrah #hhhconsultant #hhhtaxconsultant